Gambar: Dokumentasi Pribadi

Semarang, KABARFREKUENSI.COM - Siang ini, (13/4) Seluruh Aliansi Mahasiswa dan Para Buruh Jawa Tengah menggugat para pemerintah dan melakukan Aksi di depan Gedung Gubernur Jawa Tengah. Aksi tersebut diawali pada pukul 13.00 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa. Selain itu, aksi yang dilakukan oleh demonstran lebih menekankan terhadap isu-isu yang ada di Jawa Tengah tanpa mengabaikan isu-isu Nasional. Adapun yang digugat dalam orasi tersebut terdiri dari 11 Tuntutan antara lain:

1.      Menuntut MPR RI untuk tidak mengamandemen UUD NRI 1945

2.      Memastikan rantai pasokan ketersediaan BBM

3.      Pecat Menteri Perdagangan karena gagal dalam melaksanakan tugas dan usut tuntas serta pidanakan mafia minyak goreng.

4.      Penolakan pemindahan IKN dimasa krisis; dengan melihat aspek Ekologis, Ekonomi, dan Sosial Budaya, serta sahkan RUU Masyarakat adat

5.      Cabut UU kerja beserta aturan turunannya

6.      Cabut SK Gubernur tentang UMK Tahun 2022 di 35 Kabupaten/Kota yang berdasarkan UU Cipta Kerja

7.      Tolak tunggakan iuran BPJS Kesehatan

8.      Menuntut penegakan sanksi tegas dan transparansi publik perusahaan yang tidak memberikan THR

9.      Hentikan Intimidasi, Represifitas, dan segala bentuk kekerasan Aparat terhadap Warga Negara

10.  Hentikan pembangunan yang mengabaikan dampak pada kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat dengan dalih kepentingan umum.

11.  Hentikan relokasi industri ke Jawa Tengah

Shofiyul Amin, Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo menyampaikan kenaikan PPN yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Undang-Undang merupakan salah satu penyebab terjadinya demo.

"Kenaikan Ekonomi tidak membantu, justru malah mencekik bagi rakyat" teriak Shofiyul saat orasi.

Aksi yang dilakukan merupakan tindakan responsif dari berbagai elemen terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, Shofiyul berharap demonstrasi ini menjadi efek jera bagi para Pemerintah agar tercapainya sebuah  goals  yang sesuai harapan.

Tak hanya dari elemen mahasiswa, para buruh juga terlibat dalam Aksi Unjuk Rasa.  Aulia Hakim, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah mengatakan harga sembako yang semakin melambung tinggi, namun terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan tunduknya Negara terhadap mafia-mafia minyak goreng yang tidak diusut tuntas. Selain itu, Aulia menuntut terkait permasalah penundaan pemilu 2024.

"Munculnya sebuah usulan dari Menteri terkait 3 periode dapat dikatakan sebagai makar konstitusi" tambah Aulia saat orasi.

Banyaknya permasalahan yang terjadi, Aulia menuntut Ganjar Pranowo yang harus pro terhadap rakyatnya. Baginya Pemerintah sangat arogant terhadap rakyat karena menerapkan Konstitutional yang cacat dan aksi ini juga bagian dari tindak lanjut dari Aksi Omnibus Law. Kemudian, harapan kedepannya pemerintah tidak mencicil Tunjangan Hari Raya (THR) dan harus diberikan penuh pada buruh. (Kabar/Fadilah)